Aku menatap angka Rp4,9 miliar itu sampai huruf-huruf di halaman buku pembangunan terasa seperti bergerak.
“Pak Dedi,” kataku kepada sekretaris desa, “jalan beton ini di mana?”
Ia tidak langsung menjawab.
Tangannya yang tadi membolak-balik berkas berhenti di atas meja. Wajahnya berubah tegang.
“Bu Lestari…”
“Saya hanya bertanya lokasinya.”
Pak Dedi menelan ludah. “Koordinatnya ya di situ.”
Ia menunjuk ke arah jendela.
Ke arah sawah.
Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena rasanya terlalu tidak masuk akal untuk dipercaya.
“Delapan bulan lalu saya masih lewat sana setiap pagi. Tidak ada jalan.”
Pak Dedi menunduk.
Aku memotret halaman dokumen itu, lalu mencatat nomor kontrak dan nama perusahaan pelaksananya.
PT Bumi Karya Mandiri.
Nama itu tidak kukenal.
Namun ketika aku meminta daftar proyek tahun berjalan, aku menemukan sesuatu yang lebih aneh.
Paket senilai Rp8,7 miliar yang sempat kulihat di atas kap mobil Arman ternyata memang tercatat.
Nama kegiatannya hampir sama.
Peningkatan Akses Sekolah Sukamukti.
Lokasinya juga sama.
Dadaku berdebar.
Artinya, di tempat yang sama, pernah dicatat proyek jalan beton Rp4,9 miliar yang dinyatakan selesai, lalu tahun ini muncul lagi anggaran Rp8,7 miliar untuk peningkatan akses.
Padahal jalan pertamanya tidak pernah ada.
Aku menutup buku perlahan.
“Pak Dedi, siapa yang menandatangani berita acara serah terima proyek Rp4,9 miliar ini?”
Wajahnya semakin pucat.
“Saya tidak tahu.”
“Tapi arsipnya ada di desa.”
“Bu…”
Ia menatap pintu sebelum merendahkan suara.
“Kalau Ibu mau pulang dengan tenang, cukup sampai di sini.”
Kalimat itu justru membuatku yakin bahwa aku tidak boleh berhenti.
Aku pulang membawa salinan catatanku. Malam itu, semua kuitansi pembangunan jalur panggung kususun di lantai ruang tamu.
Besi galvanis.
Pelat lantai.
Baut.
Sewa alat las.
Upah tukang.
Transportasi material.
Totalnya tetap Rp236 juta.
Dengan uang sebanyak itu, kami berhasil membuat jalur sepanjang 180 meter yang benar-benar bisa dilewati.
Lalu bagaimana mungkin hampir lima miliar rupiah menghasilkan jalan yang bahkan tidak bisa kulihat?
Aku menelepon Raka, mantan muridku yang kini bekerja sebagai jurnalis di Bandung.
Ia datang dua hari kemudian.
Begitu melihat dokumen yang kukumpulkan, ekspresinya berubah.
“Bu, jangan kirim ini ke siapa-siapa dulu.”
“Kenapa?”
“Karena kalau benar, ini bukan sekadar masalah pembongkaran jalur Ibu.”
Ia menunjuk dua angka yang kutulis berdampingan.
Rp4,9 miliar.
Rp8,7 miliar.
“Ini bisa jadi jauh lebih besar.”
Raka meminta izin menyalin semua bukti. Ia juga membawa kamera kecil dan mengajakku kembali ke lokasi.
Kami merekam sawah, saluran irigasi, bekas titik tiang jalur panggung, dan koordinat GPS.
Beberapa warga ikut memberikan kesaksian.
“Jalan beton?” Pak Wawan, petani berusia enam puluh tahun, mengernyit. “Tidak pernah ada.”
“Sejak kapan Bapak menggarap sawah di sini?” tanya Raka.
“Sejak sebelum Bu Lestari jadi guru.”
Warga lain tertawa pahit.
“Kalau pernah ada jalan beton lima miliar di sini, masa kami semua lupa?”
Tetapi malam setelah Raka kembali ke Bandung, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahku.
Dua pria turun.
Salah satunya memperkenalkan diri sebagai orang dari pemerintah kabupaten.
“Kami hanya ingin menyelesaikan kesalahpahaman.”
Ia meletakkan sebuah amplop cokelat di meja.
Aku tidak menyentuhnya.
“Apa isinya?”
“Penggantian biaya yang sudah Ibu keluarkan.”
“Berapa?”
“Rp300 juta.”
Aku memandangnya.
Biaya pembangunan jalurku Rp236 juta.
Mereka menawarkan lebih.
“Sebagai gantinya?”
“Tidak ada apa-apa. Ibu cukup mengakui bahwa jalur tersebut dibangun tanpa izin dan pembongkarannya dilakukan atas kesadaran sendiri.”
Aku mendorong amplop itu kembali.
“Saya memang membongkarnya sendiri.”
Pria itu tersenyum.
“Nah, berarti selesai.”
“Tapi saya membongkarnya setelah diancam akan dibongkar paksa.”
Senyumnya hilang.
Aku melanjutkan, “Dan saya tidak akan menandatangani dokumen yang menghilangkan bagian itu.”
Mereka pergi tanpa membawa banyak kata.
Keesokan paginya, seseorang melempar batu ke jendela rumahku.
Tidak ada pesan.
Hanya kaca pecah.
Untuk pertama kalinya aku takut.
Aku hidup sendirian sejak suamiku meninggal sembilan tahun lalu. Anak perempuanku tinggal di Bekasi dan berkali-kali memintaku pindah bersamanya.
Malam itu aku hampir meneleponnya.
Hampir mengatakan bahwa aku akan berhenti.
Namun kemudian aku melihat sepasang sepatu kecil di rak depan rumah.
Sepatu milik Nisa, murid kelas tiga yang sering datang membantuku menyiram tanaman.
Hari sebelumnya ia meninggalkannya karena sepatunya penuh lumpur dan memakai sandal pulang.
Aku teringat bagaimana anak-anak dulu mengangkat tas di atas kepala ketika air sawah meluap.
Aku mengambil ponsel.
Bukan anakku yang kutelepon.
Aku menelepon Raka.
“Teruskan.”
Tiga hari kemudian, berita pertama terbit.
Judulnya tidak menyebut nama Arman.
Isinya hanya mempertanyakan proyek jalan beton senilai Rp4,9 miliar yang secara administratif telah selesai, tetapi secara fisik tidak ditemukan di titik koordinat.
Berita itu menyebar cepat.
Pemerintah kabupaten langsung membantah.
Dalam konferensi pers, Arman mengatakan ada “kesalahan pencatatan koordinat”.
Menurutnya, jalan sebenarnya dibangun sekitar dua kilometer dari lokasi tersebut.
Aku hampir percaya penjelasan itu sampai Raka menelepon.
“Bu, kita cek lokasi baru yang mereka sebut.”
Kami pergi ke sana.
Memang ada jalan beton.
Namun warga mengatakan jalan itu dibangun tiga tahun lalu menggunakan dana desa.
Bukan delapan bulan lalu.
Di salah satu ujung jalan bahkan masih ada prasasti lama dengan tahun pembangunan.
Raka memotretnya.
Kali ini berita kedua meledak lebih besar.
Inspektorat provinsi mulai meminta dokumen.
Beberapa organisasi masyarakat mengajukan permintaan informasi anggaran.
Nama PT Bumi Karya Mandiri mulai diperiksa.
Lalu datang kejutan berikutnya.
Alamat perusahaan itu ternyata sebuah rumah kosong di pinggir Bandung.
Direkturnya tercatat atas nama seorang pria bernama Yudi Santoso.
Aku tidak mengenalnya.
Tetapi Raka menemukan bahwa Yudi adalah sopir pribadi seorang pengusaha konstruksi bernama Hendrawan Prasetyo.
Nama belakang itu membuatku diam.
Prasetyo.
Sama seperti Arman.
Setelah ditelusuri, Hendrawan ternyata sepupu Arman.
Seminggu kemudian, pemeriksaan resmi dimulai.
Aku diminta memberikan keterangan.
Di ruang pemeriksaan, seorang auditor menunjukkan kepadaku foto dokumentasi proyek Rp4,9 miliar.
Dalam foto itu terlihat sebuah jalan beton mulus dengan papan bertuliskan akses SD Sukamukti.
“Apakah Ibu mengenali lokasi ini?”
Aku memperhatikannya lama.
Kemudian aku melihat sesuatu di latar belakang.
Sebuah menara masjid.
“Ada yang salah.”
Auditor mengangkat kepala.
“Kenapa?”
“Masjid Sukamukti tidak punya menara seperti itu.”
Aku mengenal desa itu lebih baik daripada siapa pun di ruangan tersebut.
Aku memperbesar foto.
Di belakang pepohonan terlihat papan toko yang samar.
Aku hanya bisa membaca dua kata.
Sumber Rejeki.
Raka kemudian membantu mencari lokasi foto tersebut.
Dua hari kemudian kami menemukannya.
Jalan itu berada di Kabupaten Sumedang.
Hampir enam puluh kilometer dari Sukamukti.
Foto proyek ternyata diambil dari pembangunan lain.
Bukti mulai bertumpuk.
Namun justru ketika semua orang mengira kasusnya sudah jelas, Arman mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak mengetahui detail teknis proyek.
Ia menyalahkan kepala Dinas PUPR.
Kepala dinas menyalahkan pejabat pembuat komitmen.
Pejabat itu menyalahkan konsultan pengawas.
Semua orang seperti berdiri dalam lingkaran sambil menunjuk orang di sebelahnya.
Aku mulai berpikir kasus ini akan berakhir seperti banyak kasus lain.
Sampai suatu sore Pak Dedi datang ke rumahku.
Ia datang sendirian dengan sepeda motor.
Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding dua minggu sebelumnya.
“Saya tidak bisa tidur, Bu.”
Ia mengeluarkan sebuah flashdisk dari sakunya.
“Apa ini?”
“Salinan dokumen yang seharusnya sudah dimusnahkan.”
Aku tidak langsung menerimanya.
Pak Dedi kemudian bercerita.
Delapan bulan sebelumnya, desa diminta menandatangani dokumen yang menyatakan proyek jalan telah selesai.
Kepala desa menolak karena tidak ada pembangunan.
Beberapa hari kemudian, muncul dokumen baru.
Tanda tangan kepala desa dipalsukan.
Pak Dedi mengetahuinya, tetapi memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan.
“Kenapa sekarang Bapak memberikannya kepada saya?”
Matanya berkaca-kaca.
“Karena waktu mereka membongkar jalan Ibu, saya sadar sesuatu.”
“Apa?”
“Jalan yang Ibu bangun justru membuktikan bahwa jalan mereka tidak pernah ada.”
Aku terdiam.
Barulah semuanya masuk akal.
Mereka bukan marah karena jalur panggungku tidak berizin.
Mereka takut karena keberadaannya menjadi bukti fisik.
Jika pemerintah benar-benar telah membangun jalan beton delapan bulan sebelumnya, untuk apa seorang pensiunan guru menghabiskan seluruh tabungannya membangun jalur baja di tempat yang sama?
Lebih buruk lagi bagi mereka, aku memiliki foto sebelum pembangunan lengkap dengan tanggal dan koordinat.
Itulah sebabnya mereka begitu terburu-buru memaksaku membongkarnya.
Flashdisk Pak Dedi berisi draf kontrak, percakapan internal, dan beberapa versi berita acara.
Tetapi dokumen paling mengejutkan justru berkaitan dengan anggaran Rp8,7 miliar.
Proyek baru itu ternyata direncanakan untuk membangun jalan di lokasi yang sama.
Rencana tersebut akan digunakan untuk menutup jejak proyek lama.
Mereka akan membangun jalan sungguhan tahun ini, lalu secara perlahan membuat orang percaya bahwa jalan itu sudah ada sejak proyek pertama.
Jalur panggungku muncul pada saat yang paling buruk bagi mereka.
Karena aku membangun tepat di atas lokasi yang secara administratif seharusnya sudah berupa beton.
Pemeriksaan berubah menjadi penyidikan.
Beberapa kantor digeledah.
Arman berhenti muncul di acara-acara desa.
Hendrawan menghilang selama beberapa hari sebelum akhirnya memenuhi panggilan penyidik.
Aku tidak mengikuti setiap perkembangan.
Aku justru sibuk menjawab pertanyaan yang sama dari wartawan.
“Bu Lestari ingin uang pensiunnya kembali?”
Tentu saja aku ingin.
Rp236 juta bukan jumlah kecil bagiku.
Itu hampir seluruh simpanan masa tuaku.
Namun ada sesuatu yang lebih penting.
“Bangun jalan untuk anak-anak dulu,” jawabku.
Beberapa bulan kemudian, hasil audit diumumkan.
Proyek Rp4,9 miliar dinyatakan bermasalah karena pembayaran dilakukan untuk pekerjaan yang tidak ditemukan sesuai kontrak.
Proyek Rp8,7 miliar dihentikan sementara.
Sejumlah pejabat dan pihak swasta diproses lebih lanjut.
Arman tidak lagi bisa menyebut semuanya sekadar kesalahan koordinat.
Tetapi kejutan terbesar datang setelah kasus itu ramai secara nasional.
Pemerintah provinsi menyetujui pembangunan akses sekolah yang baru dengan pengawasan terbuka.
Nilainya jauh di bawah Rp8,7 miliar.
Desainnya juga berubah.
Bukan jalan beton besar yang membelah sawah.
Para insinyur memilih jalur panggung permanen dengan drainase dan pagar pengaman karena kondisi lahan memang lebih cocok seperti itu.
Ketika desainnya diperlihatkan kepadaku, aku tertawa.
Bentuknya hampir sama dengan jalur yang dulu kubangun.
“Bu,” kata salah seorang insinyur, “kami ingin menggunakan sebagian material lama milik Ibu jika Ibu mengizinkan.”
Balok-balok baja bernomor yang kusimpan di gudang koperasi akhirnya dikeluarkan kembali.
Ternyata keputusanku memberi nomor pada setiap balok membuat semuanya mudah diperiksa dan digunakan ulang.
Pada hari jalur baru dibuka, aku berdiri di ujungnya.
Anak-anak berjalan melewatiku dengan sepatu bersih.
Tidak ada yang perlu mengangkat celana.
Tidak ada yang melompat dari satu batu ke batu lain.
Nisa berhenti di depanku.
“Bu Lestari, sekarang kalau hujan kami tetap bisa lewat?”
Aku mengangguk.
“Bisa.”
Ia tersenyum lalu berlari mengejar teman-temannya.
Aku memandangi punggung mereka sampai menghilang di gerbang sekolah.
Raka berdiri di sampingku.
“Bu, ada satu hal lagi.”
Ia menyerahkan sebuah dokumen.
Aku membukanya.
Pemerintah telah menyetujui penggantian biaya material yang dapat diverifikasi dari pembangunan jalur pertamaku.
Jumlahnya Rp236 juta.
Persis seperti uang yang kukeluarkan.
Aku tersenyum.
Namun Raka belum selesai.
“Lihat halaman terakhir.”
Di sana tercantum nama jalur baru yang telah disepakati warga dan sekolah.
Jalur Lestari.
Aku langsung menggeleng.
“Saya tidak pernah minta nama saya dipasang.”
Raka tertawa kecil.
“Baca penjelasannya.”
Aku membaca kalimat di bawah nama itu.
Ternyata kata lestari bukan hanya merujuk kepadaku.
Warga memilihnya karena berarti sesuatu yang tetap terjaga dan bertahan.
Aku menutup dokumen.
Dulu aku mengira tabungan pensiunku habis karena aku terlalu keras kepala ingin membuat anak-anak berjalan ke sekolah tanpa lumpur.
Ternyata uang itu memang hampir hilang.
Jalurnya bahkan sempat dibongkar oleh tanganku sendiri.
Tetapi jika hari itu aku memilih mempertahankan balok-balok itu dengan berteriak dan melawan petugas, mungkin aku tidak pernah punya waktu untuk membuka buku anggaran desa.
Mungkin aku tidak pernah melihat angka Rp4,9 miliar.
Dan mungkin sebuah jalan baru senilai Rp8,7 miliar akan dibangun untuk mengubur jalan lama yang sebenarnya tidak pernah ada.
Aku akhirnya mengerti bahwa kadang-kadang sesuatu memang harus dibongkar terlebih dahulu agar kita bisa melihat apa yang selama ini disembunyikan di bawahnya.
Setiap pagi setelah itu, dari teras rumahku aku masih bisa mendengar suara anak-anak berjalan menuju sekolah.
Bukan suara kaki yang terperosok ke lumpur.
Bukan tangisan karena jatuh ke saluran irigasi.
Melainkan bunyi langkah kaki kecil di atas jalur baja.
Tok.
Tok.
Tok.
Suara sederhana yang bagiku lebih berharga daripada miliaran rupiah yang pernah tertulis di atas kertas.
Karena untuk pertama kalinya, uang yang tercatat sebagai jalan benar-benar menjadi jalan.